PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Menembus Batas Pengawasan : Menggagas "Si Aktif Pasif" sebagai Media Pengawasan Pelaku Usaha.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi, pengawasan terhadap pelaku usaha menjadi sebuah keharusan demi menjaga keseimbangan pasar dan melindungi hak-hak konsumen. Namun, metode pengawasan konvensional seringkali membentur dinding keterbatasan, mulai dari minimnya jumlah personel pengawas hingga luasnya wilayah geografis pelaku usaha. Di sinilah "Si Aktif Pasif" hadir sebagai sebuah inovasi media pengawasan yang sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa.Konsep "Si Aktif Pasif" membelah strategi pengawasan menjadi dua pilar yang saling menguatkan, memanfaatkan instrumen yang ringkas dan mudah diakses oleh semua pihak.
Merujuk pada Pasal 285 ayat (1) Permeninves/Kepala BKPM 5/2025, pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM laporan realisasi penanaman modal dan kewajiban penanaman modal untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh nomor induk berusaha (“NIB”). Laporan meliputi kegiatan usaha utama dan/atau pendukung.
Penyampaian LKPM ini memuat data:
realisasi penanaman modal;
realisasi tenaga kerja;
realisasi produksi barang dan/atau jasa;
pemenuhan persyaratan dasar, perizinan berusaha (“PB”), dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (“PB UMKU”);
pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha penanaman modal;
kendala yang dihadapi pelaku usaha.