Kedudukan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf pada dinas, yang dipimpin oleh I Seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggunäawab kepada Kepala Dinas. Bidang pada Dinas merupakan unsur pelaksana pada dinas, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Tugas dan Fungsi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penananm modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Penyelenggaraan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Pemantauan dan evaluasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

6. Pelaksanaan tugas — tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat : 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas bidang dalam lingkup dinas secara terpadu. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan progam, data dan pelaporan;

2. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;

3. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap adminstrasi keuangan;

4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas —tugas bidang;

5. Pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing — masing bidang;

6. elaksanaan tugas - tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan telmis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan Iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;

3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan. Dalam melaksanakan tugasbya, Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan penyusunan program kegiatan pada lingkup Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai bidang tugas dan fungsinya;

3. Penyelenggaraan pelayanan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum;

4. Penyelenggaraan pelayanan informasi dan pengaduan;

5. Penyelenggaraan verifikasi dan kajian hukum terhadap berkas permohonan perizinan dan non perizinan umum;

6. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka penelitian lapangan dan pengolahan berkas permohonan perizinan dan non perizinan secara administrastif dan teknis;

7. Penyelenggaraan koordinasi dengan Tim Teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan perizinan dan non perizinan;

8. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Teknis perizinan dan non perizinan;

9. Penetapan retribusi perizinan tertentu;

10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada lingkup Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

11. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengauduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi di bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan telmis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

2. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pengaduan kebijakandan pelaporan layanan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.